Menkominfo Mohammad Nuh soal Penolakan Publik atas Kenaikan Harga BBM
SBY Kesampingkan Popularitas dan Karir Politik. Seperti tradisi, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu ditentang banyak elemen masyarakat. Kali ini juga ditentang program bantuan langsung tunai (BLT) yang merupakan kompensasi atas kebijakan tak populis tersebut. Bagaimana pemerintah merespons semua itu? Berikut wawancara dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Prof Dr Mohammad Nuh DEA di ruang kerjanya.
Penolakan atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM meluas. Mengapa pemerintah ngotot? Apa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak takut citranya jatuh menjelang Pemilu 2009?
Sudah sangat jelas, kenaikan harga BBM menurunkan popularitas. Sudah sangat jelas mempunyai dampak negatif terhadap karir politik atau pemerintahan. Kenapa tetap dinaikkan? Itu kan berarti ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar popularitas dan karir politik. Justru menjadi tanda tanya kalau tidak menaikkan BBM sekadar ingin mempertahankan popularitas, atau mengambil hati rakyat, atau semata-mata untuk kepentingan karir politik. Sesuatu yang fundamental kok dikorbankan untuk mempertahankan karir politik.
Sudah sedemikian mendesakkah kenaikan harga BBM?
Kita harus menggunakan pendekatan rasional untuk melihat alasan BBM harus naik. Alasan utama jelas karena harga pasar minyak dunia. Posisi kita sendiri net importer. Kalau tidak dinaikkan, ada disparitas harga dengan negara tetangga sehingga rawan penyelundupan. Negara kita dengan geografis seperti ini sulit menghindari penyelundupan.
Kaitannya dengan subsidi?
Ternyata memang faktanya yang menikmati subsidi itu sebagian besar masyarakat yang relatif mampu. Dan, itu memakan 70 persen dari volume subsidi. Rasanya tidak adil. Di satu sisi program yang pro rakyat kecil hanya Rp 70 triliun. Sedangkan subsidi yang dinikmati orang yang mampu di atas Rp 180 triliun.
Bagaimana pemerintah merespons penolakan masyarakat?
Penolakan terhadap kenaikan harga BBM wajar. Ada logika umum mengapa masyarakat menolak. Secara umum, tidak ada yang suka kenaikan. Siapa pun tidak suka barang naik. Kenaikan hanya disukai untuk dua hal, yaitu kenaikan gaji dan kenaikan pangkat.
Apa konsekuensinya jika tidak naik?
Anggaran kita (APBN) terbatas sekitar Rp 90 triliun. Kalau subsidi BBM tidak dibatasi dan volume APBN tetap, otomatis akan menggerogoti yang lain. Konsekuensinya berat. Kalau harga BBM dinaikkan, akan memicu kenaikan harga barang yang lain sehingga daya beli masyarakat bakal turun. Persoalannya memang tidak ada pilihan. Pilihannya adalah biarkan harga naik dengan menyelamatkan kelompok yang paling rentan. Dari situlah muncul ide kelompok yang paling bawah perlu mendapatkan perhatian khusus melalui BLT senilai Rp 14 triliun untuk 19,1 juta RTS (rumah tangga sasaran).
Ada kritik, BLT tidak mendidik. Tanggapan Anda?
Memang, ada kritik bahwa BLT itu tidak mendidik, BLT itu menjadikan rakyat pemalas, BLT menjadikan rakyat menjadi peminta-minta. Sekarang kita renungkan sejenak. Apa beda BLT dengan subsidi? Kalau subsidi melekat pada barang, BLT langsung tunai ke masyarakat. Kesamaannya, sama-sama meningkatkan purchasing power (daya beli).
Soal kritik BLT tidak mendidik?
Kalau kita memberikan bantuan kepada kaum miskin dianggap tidak mendidik, lantas apa yang harus kita katakan kalau bantuan itu kita berikan kepada orang yang cukup. Kalau memberikan bantuan kepada orang miskin kita anggap tidak mendidik, berarti memberi orang kaya itu mendidik. Kan tidak kena dari logika itu.
Kalau membuat orang menjadi malas?
Secara psikopersonal, tidak ada orang yang mau status quo miskin. Walau dibantu, mereka tetap harus kerja. Harus berpikir positif. Dengan Rp 100 ribu, tidak tepat kalau menjadikan mereka pemalas.
Ada penguat dari sisi yuridis?
Di UUD 1945 pasal 34, sudah jelas. Fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara. Lantas, kenapa kalau kita memberikan bantuan kepada yang lemah lantas menjadi gaduh.
BLT ini dikatakan sekadar memberikan ikan, bukan kail?
BLT itu sebagai parasetamol (obat sakit kepala). Memangnya salah kalau ngasih parasetamol? Kalau memang sedang sakit kepala, harus kita kasih parasetamol. Kalau dia sakit kepala disuruh mancing, kan tidak bisa berangkat karena masih pusing. Memberikan bantuan itu ya harus tepat. Kalau sakit kepala, ya kita obati dulu sakit kepalanya.
Apakah Anda melihat elite politik sengaja mencari grade point di tengah isu BBM?
Boleh sebagai politisi mencari grade point, tetapi harus berbasis pada objektivitas. Kalau semata-mata dapat grade point, tapi masalah kemiskinan dan dampak globalnya tidak teratasi, kasihan rakyat. Itu sama saja dengan eksplorasi dan eksploitasi rakyat miskin untuk karir politik. (tomy c. gutomo)
