suarasurabaya.net| Pemerintah menargetkan, dalam minggu-minggu ini akan memblokir atau menutup situs-situs porno. Sedangkan saat ini, dilakukan sosialisasi pemberian software yang digunakan untuk memblokir situs porno.
Demikian kata MOHAMMAD NUH Menteri Komunikasi dan Informatika disela-sela Rapat Paripurna, seperti dilaporkan FAIZ FAJARUDIN reporter Suara Surabaya di Jakarta, Kamis (03/04. Baca Selengkapnya →
Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Mohammad Nuh mengatakan, saat ini masih terjadi kesalahpahaman dari masyarakat bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sekadar untuk blocking situs porno, padahal substansinya melingkupi seluruh transaksi berbasis elektronik yang menggunakan komputer.Sehingga pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Baca Selengkapnya →
(Dikirim : 3 Maret 2008 09:51)
”Wahh…mari ngene aku wani buka bisnis sendiri,…..ternyata bikin bisnis itu mudah, hanya butuh keberanian dan kenekatan saja. Ilmu-ilmu yang lainnya, ternyata kita dari dulu semua sudah punya kok”, itulah cuplikan kalimat salah satu alumni ITS yang mengikuti kegiatan Mentor Bisnis Alumni ITS yang dilaksanakan pada hari Jum’at 29 Februari 2008 di sekretariat PP IKA ITS yang berlangsung dari pukul 19.30 wib sd 22.00 wib oleh Bidang Pembinaan & Penguatan Bisnis Alumni ITS, PP IKA ITS. Baca Selengkapnya →
Pikiran Rakyat 02/04/08
Oleh JANUAR SETYO WIDODO
Peraturan Menteri (PM) Kominfo No. 43 Tahun 2008 (PM 43/2008) tentang Penerapan Kode Akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) akhirnya menjadi jawaban pemerintah atas gonjang-ganjing soal kode akses SLJJ (KAS) sejak pertengahan 2004 lalu. Pemerintah akhirnya menerapkan konsep batas bawah (threshold) jumlah pelanggan jaringan tetap (baik kabel maupun nirkabel) bagi operator yang ingin mendapatkan kode akses untuk sambungan SLJJ pada jaringan tetap. Baca Selengkapnya →
Pemerintah Tetapkan Standar Kualitas Layanan Telekomunikasi
JAKARTA, Kompas- Untuk melindungi hak pelanggan telekomunikasi, pemerintah akan menetapkan standar kualitas layanan telekomunikasi. Aturan ini sekaligus menjadi koridor bagi para penyedia layanan telekomunikasi, baik tetap maupun seluler, agar tidak mengabaikan kualitas layanan seiring tarif yang makin murah.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Prof Mohammad Nuh di sela-sela 1st Indonesia Broadband Summit yang diadakan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) dan Nokia Siemens Network di Jakarta, Selasa (1/4). Aturan tersebut disiapkan menyusul keputusan pemerintah untuk menurunkan tarif interkoneksi sejak 1 April 2008. Baca Selengkapnya →
Pasangan Cagub-Cawagub Alumni ITS Kunjungi Kantin ITS
SURABAYA—MI: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tidak akan melarang calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) untuk berkampanye di kampus.
“Kampanye di kampus itu boleh-boleh saja, seperti pilpres yang lalu, tapi hal itu akan ditentukan Senat ITS,” kata Rektor ITS Surabaya Prof Priyo Suprobo di sela-sela menerima kunjungan cagub-cawagub dari PDIP, Sutjipto-Ridwan Hisjam di Surabaya, Kamis (6/3). Baca Selengkapnya →
by : Tussie Ayu Riekasapti
SILANG pendapat tentang pembukaan kode akses SLJJ antara pemerintah dan PT Telkom Tbk bersama Serikat Karyawan (Sekar) Telkom telah berlangsung cukup lama. Namun hingga saat ini, belum juga ditemui titik terang.
Pemerintah dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) beranggapan, pembukaan kode akses dapat membuka persaingan usaha. Selain itu, masyarakat juga bisa memiliki pilihan dalam Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ).
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Serikat Karyawan Telkom Wilayah Khusus (DPW Sekar Telkom Wilsus), Januar Setyo Widodo, beranggapan sebaliknya. Menurutnya, saat ini sudah terjadi kompetisi yang sangat besar. “Sekarang orang lebih senang pakai telepon seluler, baik CDMA maupun GSM, daripada menggunakan telepon fixed (telepon rumah). Sesuatu yang dulu mahal dan elit, tapi sekarang tidak. Kompetisi sudah berjalan tanpa perlu pembukaan kode akses,” katanya ketika dihubungi Jurnal Nasional beberapa waktu lalu. Baca Selengkapnya →
Oleh: Munawar Kasan
Nada optimis di tahun 2008 kini menggelayut dalam benak pelaku industri asuransi umum. Beberapa tahun terakhir, optimisme seolah hanya milik pelaku industri asuransi jiwa. Pasalnya, belakangan ini pertumbuhan premi asuransi umum sangat seret. Beda dengan asuransi jiwa yang selalu tumbuh di atas 20%.More…
Data Media Asuransi, dari 91 asuransi umum di tahun 2006, hanya mengumpulkan premi Rp 15,5 triliun atau naik 3,14% dibanding tahun sebelumnya. Beda dengan asurasi jiwa, dari 43 perusahaan, mampu meraup Rp 27,44 triliun atau naik hampir 23%. Bahkan tahun ini, asuransi jiwa optimis meraih kenaikan 30%. Baca Selengkapnya →
Oleh Januar Setyo Widodo
Jika dicermati, setidaknya dua isu mendasar muncul dari persoalan kode
akses sambungan langsung jarak jauh atau SLJJ. Pertama adalah isu
kesamaan perlakuan dan kedua adalah isu kompetisi, yang dihubungkan
dengan pertumbuhan basis pelanggan.
Berdasarkan Keputusan Menteri (KM) Nomor 28 Tahun 2004, prefiks (awalan)
0 untuk akses SLJJ diubah menjadi 01X, di mana X = 1,2,..9, kemudian
dimaksudkan sebagai penciri operator penyelenggara SLJJ. Meski tidak
disebutkan, KM No 28/2004 ini memiliki dampak langsung terhadap operator
incumbent, yaitu Telkom.
Baca Selengkapnya →
by Munawar kasan
Penutupan tahun 2007 dan awal 2008 diwarnai dengan kisah sedih yang sering merundung bangsa ini, yakni bencana alam. Tanah longsor dan banjir dengan korban terbanyak di Jawa Tengah dan Jawa Timur tersebut telah merenggut lebih dari 100 jiwa. Belum lagi puting beliung, rob atau cuaca buruk di laut.
Setidaknya 94.829 lahan pertanian di Jawa terendam banjir. Ribuan petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur harus menelan kegagalan panen padi di sawah atau hasil tambaknya. Kerugian ekonomi di kedua daerah tersebut diprediksi mencapai ratusan miliar rupiah. Seperti layaknya daerah lain, masyarakat kecil tersebut harus berjibaku memulihkan harta bendanya nanti pascabanjir. Pemerintah pun harus merogoh dana bencana alam dari APBN dan APBD. Pengalaman yang terus berulang, padahal beberapa kalangan telah menyarankan agar pemerintah menggandeng industri asuransi untuk merancang asuransi bencana. Baca Selengkapnya →
 | Tell your friends about this website. |
