Program Keluarga Berencana (KB) selama ini sering dipandang sempit hanya sebagai alat pengendalian jumlah kelahiran. Padahal, pemerintah melihatnya jauh lebih luas dari itu — sebagai salah satu kunci utama membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, Wahidin, menegaskan bahwa KB dan pendidikan harus berjalan beriringan agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara merata. “Kalau KB berjalan beriringan dengan pendidikan, mungkin kita sudah sejahtera. Kalau di kota-kota besar, kesadaran ber-KB mungkin memang sudah tinggi, tetapi di daerah-daerah lain, termasuk yang terpencil, ini belum merata, salah satunya karena kesenjangan tingkat pendidikan, padahal, program KB ini bisa menjadi investasi pembangunan SDM, bukan sekadar pengendalian kelahiran,” kata Wahidin.
Berbagai riset menunjukkan bahwa investasi di bidang KB terbukti hemat biaya namun berdampak luas. Manfaatnya mencakup kesehatan ibu dan anak, peningkatan pendidikan, keterlibatan perempuan di dunia kerja, hingga penguatan bonus demografi — yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia non-produktif.
Wahidin juga mengaitkan KB dengan upaya menekan angka stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis). Menurutnya, pengaturan jarak kehamilan menjadi kunci penting. “KB berkontribusi terhadap penurunan stunting dengan mencegah kehamilan berisiko atau ‘4 Terlalu’, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Berdasarkan analisis USAID, jika seluruh interval kelahiran-kehamilan diperpanjang menjadi tiga tahun, sekitar 1,6 juta kematian balita dapat dicegah setiap tahun,” ucapnya.
Pemerintah memasang target ambisius untuk periode 2025–2029. Cakupan KB dengan metode modern ditargetkan naik dari 83,9 persen menjadi 87,1 persen, sementara angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi — atau disebut unmet need — diharapkan turun dari 11,1 persen menjadi 8,5 persen pada 2029. Persentase kehamilan tidak diinginkan juga ditargetkan berkurang dari 13,2 persen menjadi 11,3 persen.
Untuk mencapai target itu, layanan KB akan diperluas agar menjangkau daerah terpencil, kepulauan, perbatasan, serta kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan kesehatan. Dengan pendekatan menyeluruh ini, KB diharapkan benar-benar menjadi fondasi nyata pembangunan manusia Indonesia, bukan sekadar program demografis semata.
Sumber: Antara News
