
Bangunan bersejarah Kunstkring Paleis di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, terbakar pada Sabtu dini hari, 21 November 2026. Peristiwa ini dipicu oleh kelalaian, bukan sekadar kecelakaan yang tak terduga.
Asep Kambali, pendiri Komunitas Historia Indonesia, mengingatkan bahwa insiden kebakaran pada bangunan cagar budaya seharusnya tidak dianggap begitu saja sebagai musibah. Menurutnya, pola kebakaran pada bangunan bersejarah telah berulang kali terjadi, mulai dari Gedung Museum Bahari pada 2018 hingga Museum Nasional pada 2023, tanpa pernah ada penyelidikan yang jelas dan transparan.
“Kebakaran ini adalah bukti kelalaian,” kata Asep. Ia mengamati bahwa setiap kali terjadi kebakaran di bangunan cagar budaya, penanganan selalu berhenti pada penyebutan istilah musibah tanpa melanjutkan ke investigasi mendalam tentang siapa bertanggung jawab dan apa akar masalahnya.
Respons petugas pemadam kebakaran layak diapresiasi. Sebanyak 21 unit mobil dan 105 personel dikerahkan ke lokasi, dan hingga saat itu tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Namun, Asep menekankan bahwa apresiasi terhadap tanggapan darurat harus diikuti dengan investigasi menyeluruh, bukan sekadar evaluasi permukaan.
Asep mengingatkan bahwa Kunstkring adalah bangunan yang dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan kawasan Menteng juga memiliki status kawasan cagar budaya. Ia meminta Gubernur DKI Jakarta, Tim Ahli Cagar Budaya, dan Dinas Kebudayaan melakukan audit menyeluruh terhadap sistem proteksi kebakaran di lokasi tersebut.
Alat pemadam api ringan (APAR) di tempat kejadian didapati tidak mampu mengatasi kebakaran dengan efektif. Hal ini menunjukkan masalah serius lebih luas pada sistem proteksi kebakaran secara keseluruhan di bangunan tersebut, bukan hanya pada peralatan saja.
Jika penyelidikan Puslabfor Polri menemukan kelalaian berat—seperti instalasi listrik atau gas yang tidak layak atau pelanggaran standar keselamatan kerja—aparat penegak hukum berkewajiban menindaklanjutinya secara pidana. Asep juga mengusulkan sanksi administratif, dari pemutusan perjanjian kerja sama hingga kewajiban pengelola menanggung biaya pemugaran sepenuhnya.
“Kebakaran adalah kelalaian, karena manusia penyebabnya. Kabel yang tidak kuat menahan beban, itu kelalaian,” ungkap Asep. Kelalaian tidak boleh menjadi alasan untuk terhindar dari tanggung jawab dan hukuman. Harapannya, investigasi dilakukan secara transparan sehingga publik memahami apa yang terjadi dan kejadian serupa tidak terulang di bangunan cagar budaya lainnya.
Sumber: Detik Travel




