Kuota BBM Subsidi di Papua Dinilai Kurang, Pemprov Minta Penambahan

Kuota BBM Subsidi di Papua Dinilai Kurang, Pemprov Minta Penambahan

Papua kekurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah Provinsi Papua lewat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat kini tengah berupaya meminta tambahan kuota agar kebutuhan warga, industri, hingga proyek besar pemerintah bisa terpenuhi.

Berdasarkan data dari BPH Migas—lembaga pemerintah yang mengatur distribusi minyak dan gas di tingkat hilir—total kuota BBM bersubsidi yang sudah dialokasikan untuk Papua saat ini mencakup 44.396 kiloliter minyak solar, 40.804 kiloliter minyak tanah, dan 118.542 kiloliter pertalite. Dari sembilan wilayah di Provinsi Papua, Kota Jayapura mendapat jatah terbesar.

“Dan dari sembilan wilayah di Provinsi Papua, Kota Jayapura mendapatkan alokasi terbesar yakni minyak solar 29.573 kiloliter, minyak tanah 18.988 kiloliter, dan pertalite 58.676 kiloliter,” kata Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua, Karsudi.

Setelah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura mendapat alokasi solar 5.522 kiloliter, minyak tanah 6.829 kiloliter, dan pertalite 18.613 kiloliter. Kabupaten Biak Numfor berada di urutan berikutnya dengan kuota solar 5.006 kiloliter, minyak tanah 5.162 kiloliter, dan pertalite 15.102 kiloliter.

Meski angkanya terlihat besar, Karsudi menegaskan kuota tersebut belum mencukupi kebutuhan nyata di lapangan. “Meski begitu kuota yang ada ini kurang, oleh sebab itu kami sedang berupaya untuk meningkatkan penambahan kuota BBM, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri dan guna menunjang proyek strategis nasional yang ada di Papua,” ujarnya.

Karsudi menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah kendaraan dan aktivitas masyarakat menjadi salah satu penyebab kebutuhan BBM terus naik. Selain mengejar tambahan kuota, pemerintah daerah juga menyiapkan penguatan infrastruktur distribusi, termasuk rencana pembangunan SPBU di Koya Koso yang akan difokuskan untuk melayani kebutuhan solar sektor industri.

Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terus dilakukan agar distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran. Langkah ini diharapkan bisa menjadi solusi jangka menengah sebelum kebutuhan energi Papua benar-benar terpenuhi secara memadai.

Sumber: Antara News

Baca Juga

Scroll to Top