
Indonesia resmi mengadopsi mekanisme safe harbour—sebuah sistem perlindungan hukum bagi perusahaan yang membeli dan menggunakan kredit karbon sesuai standar internasional. Langkah ini diumumkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, dengan tujuan mendorong investasi dalam pasar karbon sukarela dan memposisikan Indonesia sebagai pusat karbon hutan global.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti menjelaskan bahwa pertumbuhan pasar karbon memerlukan lebih dari sekadar ketersediaan kredit. “Pasar juga membutuhkan kepercayaan pembeli, kepastian hukum, serta jaminan bahwa kredit karbon benar-benar mencerminkan penurunan emisi dan tidak greenwashing,” ujarnya. Saat ini, banyak perusahaan masih ragu berpartisipasi karena khawatir menghadapi risiko hukum dan kerugian reputasi ketika membeli atau mengklaim penggunaan kredit karbon di hadapan publik.
Safe harbour berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi perusahaan dari kritik atau gugatan hukum, asalkan mereka memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. Mekanisme ini mencakup dua aspek utama: pertama, kualitas kredit karbon harus memenuhi standar internasional yang diakui seperti Pasal 6.4 Persetujuan Paris atau standar yang ditetapkan oleh masing-masing negara; kedua, perusahaan harus menyampaikan klaim penggunaan kredit secara akurat tanpa memberi kesan menyesatkan kepada publik.
Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham menekankan bahwa Indonesia terus memperkuat landasan hukum dan tata kelola perdagangan karbon, termasuk pengembangan kontrak yang berstandar internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa. “Penguatan tersebut dapat memperjelas kepastian hukum transaksi sekaligus menjaga agar pengembangan pasar karbon tetap sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi hijau nasional dan komitmen iklim Indonesia,” katanya. Pemerintah menekankan bahwa safe harbour bukan bentuk imunitas, melainkan pelengkap regulasi nasional yang tetap menghormati kedaulatan Indonesia.
Direktur Eksekutif Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative Mark Kenber menjelaskan bahwa kepastian dan kepercayaan merupakan kunci agar pasar karbon dapat berkembang berkelanjutan. Dengan mekanisme ini, Indonesia berharap dapat meningkatkan kepercayaan pasar internasional dan menjadi barometer perdagangan karbon sukarela global yang kredibel.
Sumber: Antara News




