Kemendagri Ingatkan Pemda: Aturan Harus Permudah, Bukan Memberatkan Masyarakat

Kemendagri Ingatkan Pemda: Aturan Harus Permudah, Bukan Memberatkan Masyarakat

Pemerintah daerah perlu lebih hati-hati saat membuat peraturan. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan bahwa setiap aturan yang dibuat justru harus memudahkan pelayanan kepada warga, bukan sebaliknya memberatkan mereka dari sisi ekonomi maupun administratif.

Tomsi menyampaikan pesan ini pada acara koordinasi nasional mengenai hukum dan tata kelola pemerintahan yang berlangsung di Jakarta pada 22 Oktober lalu. Pesan utamanya: aparat hukum di daerah memiliki tanggung jawab besar, karena semua perangkat daerah lainnya menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang mereka susun atau setujui.

Ia memberikan contoh konkret soal perizinan. Saat ini, masyarakat masih harus melewati banyak tahapan birokrasi yang panjang dan berbelit. Tomsi mengusulkan beberapa tahapan bisa dilakukan secara bersamaan, bukan menunggu satu selesai baru lanjut ke tahapan berikutnya, sehingga prosesnya lebih cepat dan efisien.

“Proses ini kalau kita tidak ada kemauan, kita tidak akan merubah itu. Tidak akan [ada] memperbaiki layanan kita,” ujar Tomsi. Pesan ini jelas menunjukkan bahwa perbaikan layanan membutuhkan komitmen nyata dari para pengambil kebijakan di daerah.

Selain soal perizinan, Tomsi juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan daya beli masyarakat saat menyusun kebijakan keuangan daerah. Ia mencontohkan kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tiba-tiba drastis dan memicu penolakan publik. Upaya menambah pendapatan daerah tidak boleh mengorbankan kondisi ekonomi rakyat.

Untuk mencegah kebijakan yang kontraproduktif, Tomsi mendorong komunikasi lebih intens antara tim hukum daerah dan Biro Hukum Kemendagri di pusat. Ia meminta para aparat daerah tidak takut untuk menyampaikan masukan dan kekhawatiran mereka, khususnya soal peraturan yang dianggap bermasalah.

“Catat betul nama-namanya, nomor teleponnya, komunikasikan dengan baik, buat grup WA-nya, dan lain sebagainya,” kata Tomsi kepada peserta rapat yang merupakan Kepala Biro Hukum dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Langkah ini bertujuan membangun kerja sama yang lebih solid antara pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik.

Selain itu, Tomsi juga menekankan pentingnya kehati-hatian saat merancang aturan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Setiap keraguan harus didiskusikan mendalam, bahkan libatkan para ahli jika perlu, agar aturan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat, bukan malah menjadi beban bagi organisasi dan aparatur yang menjalankannya.

Sumber: Detik.com

Baca Juga

Scroll to Top