
Pemerintah Jepang baru saja memberikan kewenangan baru kepada para pengemudi taksi dan bus untuk menolak atau menurunkan penumpang yang mengganggu keselamatan dan ketertiban perjalanan. Langkah ini merupakan perubahan signifikan dalam regulasi layanan transportasi yang sebelumnya sangat membatasi hak pengemudi.
Sebelum kebijakan ini, pengemudi hanya bisa meminta penumpang turun dalam situasi-situasi terbatas, seperti ketika terjadi kekerasan fisik, penumpang membawa barang berbahaya atau ilegal, atau dalam kondisi mabuk berat. Dengan aturan baru yang direvisi oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang, kriteria tersebut kini diperluas.
Pengemudi kini dapat meminta penumpang turun jika melakukan pelecehan verbal, mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal, atau mengganggu perjalanan dengan cara apapun. Perubahan ini sejalan dengan kebijakan perlindungan operator transportasi terhadap pengemudi dari pelecehan pelanggan yang terus meningkat.
Namun, aturan baru ini masih meninggalkan ruang abu-abu mengenai prosedur jika penumpang menolak turun setelah diminta. Dalam skenario tersebut, operator transportasi dapat menghubungi kepolisian untuk meminta intervensi, terutama ketika penumpang terus mengganggu atau tidak mematuhi arahan pengemudi.
Kebijakan perluasan hak pengemudi ini diharapkan mulai berlaku sebelum akhir tahun 2026 dan diperkirakan akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pengemudi yang sering menghadapi perilaku kasar atau tidak tertib dari penumpang selama bertugas.
Sumber: Detik Travel




