
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sanksi hukum. Menurut Muhamad Zainal Arifin, Direktur Pustaka Alam, masalah ini jauh lebih kompleks karena melibatkan tata kelola lahan, pengawasan, kondisi alam, hingga efektivitas sistem pencegahan.
Zainal menjelaskan bahwa “Karhutla bukan hanya masalah pelanggaran hukum, melainkan juga persoalan tata kelola lahan, pengawasan, kondisi ekosistem, cuaca dan efektivitas pencegahan.” Artinya, menjatuhkan denda atau pidana kepada pelaku saja tidak cukup untuk menghilangkan risiko api menyebar.
Data menunjukkan 83 persen lahan yang terbakar pada Januari-Agustus 2026 berada di luar area konsesi perusahaan besar. Hal ini mengungkapkan bahwa fokus pengawasan yang selama ini tertuju pada korporasi belum menjangkau seluruh wilayah yang rentan terbakar, terutama lahan komunal atau tanpa pengelola jelas.
Penerapan prinsip strict liability (pertanggungjawaban mutlak) terhadap perusahaan juga belum terbukti efektif. Zainal mengatakan “Pemerintah perlu mengevaluasi penerapan strict liability, terutama dalam menentukan nilai ganti rugi yang dituntut, karena selama ini tuntutan yang diajukan tidak jelas dampaknya terhadap pencegahan kebakaran pada masa depan.” Kebakaran tetap berulang meski banyak gugatan telah menghukum korporasi.
Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara Eropa menunjukkan pendekatan berbeda. Mereka lebih mengutamakan sistem pencegahan terukur seperti pemetaan risiko, pengelolaan vegetasi, dan peringatan dini daripada mengandalkan gugatan hukum semata.
Zainal menegaskan bahwa “Indonesia perlu belajar bahwa keberhasilan penanganan karhutla bukan diukur dari besarnya nilai gugatan, tetapi dari kemampuan mencegah kebakaran dan membuktikan tanggung jawab hukum secara adil.” Untuk itu, setiap wilayah yang berulang kali terbakar harus diaudit mendalam guna mengidentifikasi akar masalah dan pihak yang bertanggung jawab secara proporsional.
Sumber: Antara News




