
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempersiapkan dua langkah besar untuk mengurangi beban finansial masyarakat: program beasiswa penuh ke Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk 1.000 anak kurang mampu, dan perlindungan asuransi kesehatan serta asuransi kecelakaan kerja bagi 5,4 juta warga pada 2027. Kedua inisiatif ini dirancang sebagai strategi memutus siklus utang pinjaman online yang melilit masyarakat.
Dedi melihat beban biaya pendidikan dan kesehatan sebagai akar masalah yang membuat warga terpaksa meminjam uang. Saat meluncurkan program ini di acara FinExpo 2026 bertema “Inklusi Keuangan Cerdas Menuju Indonesia Emas” di Bandung, dia menekankan bahwa ketika negara menanggung kebutuhan dasar ini, jeratan utang pinjol bisa berkurang drastis.
Gubernur juga menyoroti perilaku konsumtif yang mengakar di masyarakat, seperti pengeluaran besar-besaran untuk acara pernikahan di luar kemampuan. Dia menceritakan temuan kasus di Majalengka di mana seseorang meminjam Rp25 juta hanya untuk biaya pernikahan. “Saya pergi ke Majalengka, ada orang kawinan saya mampir. Saya pasti nanya, karena saya mah pemimpin lembur. Saya nanya, modal kawin di mana? Dijawab minjem Rp25 juta. Bayangin. Nyicil kumaha isukan,” ujarnya.
Untuk program beasiswa ITB, Pemprov Jabar masih merumuskan konsep pelaksanaannya agar benar-benar mencakup semua biaya pendidikan bagi 1.000 peserta dari keluarga tidak mampu. Dedi menegaskan: “Saya sudah akan menyiapkan lagi sekarang 1.000 anak Jawa Barat. Saya ingin, saya cita-cita nih. Lagi-lagi saya rumusin, ingin semuanya sekolah di ITB. Dan itu orang-orang miskin. Saya lagi nyiapin konsepnya.”
Rencana asuransi massal untuk 5,4 juta warga diproyeksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027, asalkan kondisi keuangan daerah tidak mengalami defisit. Program ini mencakup perlindungan saat sakit dan kecelakaan kerja, sehingga warga tidak perlu menjual aset berharga seperti sawah atau ternak untuk membayar biaya kesehatan.
Dedi mengatakan tanggung jawab konstitusional negara berfokus pada dua hal: melindungi rakyat agar tidak kehilangan hasil kerja puluhan tahun saat jatuh sakit, dan menjamin akses pendidikan anak tanpa beban finansial yang menghancurkan. “Tugas negara itu cuma dua. Satu, lindungi rakyat ketika sakit, jangan sampai dia habis hasil usaha puluhan tahunnya untuk bayar rumah sakit. Dua, lindungi rakyat dari pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai untuk nyekolahin anaknya, dia harus jual sawah, jual kembar. Itu tugas negara,” tegasnya.
Upaya Jawa Barat ini mencerminkan komitmen untuk mengubah perilaku finansial masyarakat melalui kombinasi pendidikan ekonomi dan perlindungan sosial. Dengan menghilangkan beban utama keluarga, pemerintah berharap warga dapat fokus pada pembangunan aset dan menghindari jerat utang konsumtif jangka panjang.
Sumber: Antara News




