
Pemerintah Indonesia sedang memanfaatkan kesepakatan ekonomi digital tingkat ASEAN untuk membuka pintu ekspansi bagi UMKM ke pasar regional yang sangat besar. Dengan populasi ASEAN mencapai sekitar 693 juta jiwa, potensi pertumbuhan bisnis lokal melalui jalur digital dinilai sangat menjanjikan untuk perekonomian nasional.
Kesepakatan yang dimaksud adalah ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), yang telah ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa “ASEAN DEFA diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru (new engine of growth) bagi Indonesia.”
Menurut proyeksi dari laporan e-Conomy SEA 2026, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai 446 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2035. Implementasi DEFA diharapkan dapat mempercepat pencapaian target ambisius tersebut melalui penyederhanaan prosedur perdagangan lintas negara.
Salah satu keuntungan nyata dari perjanjian ini adalah pengurangan biaya dan waktu dalam proses ekspor-impor. Digitalisasi dokumen perdagangan, penyederhanaan prosedur bea cukai, dan pengakuan tanda tangan elektronik akan memudahkan UMKM terhubung dengan rantai pasok regional dan menjual produk ke konsumen di negara-negara tetangga.
Pemerintah juga mendorong integrasi sistem pembayaran digital lintas negara, termasuk perluasan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di kawasan ASEAN. “Peningkatan interoperabilitas sistem pembayaran diharapkan dapat memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat partisipasi UMKM dalam ekonomi digital kawasan,” ungkap Airlangga.
Untuk memastikan kesuksesan implementasi, pemerintah akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, penguatan teknologi seperti kecerdasan artifisial dan keamanan siber, serta penyiapan regulasi domestik yang sesuai dengan komitmen perjanjian internasional tersebut.
Sumber: Antara News




