BRAN Desak Penguatan Kelembagaan untuk Percepat Penyelesaian Masalah Tanah Masyarakat

BRAN Desak Penguatan Kelembagaan untuk Percepat Penyelesaian Masalah Tanah Masyarakat

Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo mengatakan struktur organisasi lembaganya perlu diperkuat agar bisa menangani persoalan tanah dengan lebih cepat dan adil. Penguatan ini dianggap penting karena banyak masyarakat masih menghadapi ketidakpastian hak atas tanah tempat mereka tinggal dan bekerja.

Sejumlah masalah agraria masih menjadi hambatan bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat. Konflik penguasaan lahan, ketimpangan akses terhadap sumber daya, hingga keterbatasan modal usaha terus mempengaruhi kehidupan ribuan keluarga di berbagai daerah.

“Bagi rakyat, reforma agraria bukan persoalan struktur organisasi, melainkan kepastian atas tanah tempat mereka hidup dan mencari nafkah. Setiap konflik yang berlarut dapat menghambat penghidupan dan masa depan keluarga,” ujar Dedi Prasetyo. Menurutnya, lembaga yang menangani masalah ini harus memiliki kewenangan operasional, kemampuan koordinasi lintas sektor, dan jangkauan layanan hingga daerah.

BRAN telah mengajukan usulan kepada Komisi III DPR untuk memperkuat sinergi legislasi dalam pembahasan struktur organisasi baru. Usulan tersebut mencakup pembentukan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan empat kedeputian menangani perencanaan strategis, pencegahan konflik, redistribusi tanah, dan pemberdayaan masyarakat.

Penguatan delapan kantor regional dan sistem data agraria terintegrasi juga menjadi bagian dari rencana ini. Langkah tersebut dimaksudkan agar masalah masyarakat dapat diidentifikasi dan ditangani berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan. Dengan dukungan struktur yang lebih kuat, harapannya konflik agraria dapat diselesaikan dengan jalur yang jelas dan keputusan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber: Antara News

Baca Juga

Scroll to Top