Dugaan Suap Blokir Lahan: KPK Periksa Deretan Eksekutif Summarecon

Dugaan Suap Blokir Lahan: KPK Periksa Deretan Eksekutif Summarecon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pemeriksaan terhadap sejumlah pimpinan PT Summarecon Agung Tbk terkait kasus dugaan pemberian suap untuk membuka blokir hak guna bangunan (HGB)—izin yang memungkinkan penggunaan lahan untuk jangka waktu tertentu—di kawasan Kabupaten Bogor. Pemeriksaan ini fokus pada mekanisme aliran dana yang diduga diberikan kepada oknum pemerintah.

Pihak yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Menurut penjelasan juru bicara KPK Budi Prasetyo, “Kalau terkait dengan pemeriksaan terhadap pihak-pihak dari PT SMC, ini berkaitan dengan dugaan pemberian yang dilakukan oleh PT SMC kepada oknum di Kementerian ATR/BPN, secara khusus di antaranya kepada tersangka Saudara SON selaku Kepala Kantah Bogor dalam pengurusan pembukaan blokir lahan yang dikelola oleh PT SMC yang kemudian juga dalam prosesnya ada pengajuan sertifikasi HGB.”

KPK memanggil tujuh saksi dari lingkaran internal Summarecon dan perusahaan terkait, termasuk Hary Arief Sofyan (Head of Business) dan Lydia Suciono (Director of Finance). Selain itu, ada pihak lain dari perusahaan properti yang terlibat dalam transaksi lahan tersebut.

Dalam penyelidikan ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka, mencakup Lampri (Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah ATR/BPN), Adrianto Pitojo Adi (Direktur Utama Summarecon), dan sejumlah individu swasta lainnya. Investigasi tidak hanya menyorot dugaan suap untuk pembukaan blokir HGB, tetapi juga mencakup indikasi jual-beli jabatan dalam struktur Kementerian ATR/BPN.

KPK juga mengungkap kemungkinan adanya transaksi yang melibatkan promosi, rotasi, atau mutasi jabatan di dalam institusi pemerintah. Kasus ini menunjukkan potensi kolaborasi antara swasta dan aparatur negara untuk mengurus perizinan lahan dengan cara yang tidak transparan, yang menjadi fokus perhatian lebih lanjut dari penyidik.

Penyelidikan ini menjadi indikator serius tentang kerentanan sektor perizinan properti terhadap praktik korupsi, terutama dalam aspek sertifikasi dan pembebasan blokir lahan di daerah perkotaan.

Sumber: Detik.com

Baca Juga

Scroll to Top