
Pemerintah merencanakan strategi besar untuk mempertahankan uang negara yang saat ini banyak terkuras akibat warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri. Target ambisius ini adalah menyelamatkan Rp150 triliun devisa dengan mengembangkan fasilitas kesehatan dalam negeri yang lebih menarik dan berkualitas.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan rencana ini bertumpu pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor kesehatan—sebuah wilayah dengan insentif khusus untuk menarik investasi. Strategi dasarnya sederhana: jika fasilitas kesehatan lokal ditingkatkan kualitasnya, masyarakat Indonesia tidak perlu lagi berbondong-bondong mencari pengobatan di negara tetangga.
“(KEK) ini punya potensi untuk substitusi kepada orang Indonesia yang berobat di luar negeri, spending-nya sekitar Rp150 triliun, dan ini yang bisa kita substitusi dengan KEK-KEK,” ungkap Airlangga dalam rapat koordinasi pemerintah pekan lalu di Jakarta.
Perhitungan pemerintah didasarkan pada data nyata: sekitar 2 juta warga Indonesia berobat ke luar negeri setiap tahun, terutama ke Singapura dan Malaysia, dengan rata-rata pengeluaran Rp75 juta per orang. Jika aliran pasien ini bisa dialihkan ke dalam negeri, maka devisa yang terhemat jumlahnya sangat signifikan.
Saat ini Indonesia sudah memiliki tiga KEK kesehatan yang beroperasi: KEK Sanur di Bali, KEK Edukasi Teknologi dan Kesehatan Internasional di Banten, serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional di Batam. Pemerintah akan menyempurnakan berbagai fasilitas ini agar benar-benar bisa bersaing menarik pasien lokal.
Langkah ini tidak hanya menguntungkan dari sisi penghematan devisa, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di sektor kesehatan. Dengan fasilitas yang lebih baik dan terintegrasi, industri kesehatan dalam negeri diharapkan bisa tumbuh lebih kuat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja terampil.
Sumber: Antara News




