
Industri perfilman Indonesia menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan formal karena dua sisi masalah: sineas dan pelaku usaha tidak memahami produk jasa keuangan yang tersedia, sementara lembaga keuangan juga masih awam dengan karakteristik bisnis perfilman. Hal ini menjadi fokus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk didorong bersama industri agar ekosistem pembiayaan lebih terbuka.
Deputy Director Kantor OJK Jabodebek Biger Adzanna Maghribi menerangkan bahwa pembiayaan film tidak sekadar mencakup produksi, melainkan juga usaha pendukung seperti penyewaan peralatan dan kebutuhan teknis lainnya. “Teman-teman sineas itu tidak tahu sebenarnya secara kafah, produk-produk jasa keuangan itu apa saja yang bisa dimanfaatkan,” ungkapnya dalam acara JAFF Market Industry Report 2026 di Jakarta.
Persoalan khusus industri perfilman terletak pada arus kas yang terganggu. Pada fase penulisan naskah hingga produksi, pelaku usaha belum mendapat pemasukan padahal biaya terus berjalan, dan pembiayaan terus dibutuhkan pasca-produksi dan saat pemasaran. Karena itu, produk jasa keuangan harus dirancang sesuai dengan tahapan kegiatan usaha yang khas tersebut.
Sebagai solusi, OJK menunjukkan instrumen standby loan—fasilitas pinjaman siap pakai yang disiapkan berdasarkan penilaian entitas usaha sehingga dana dapat dicairkan cepat saat dibutuhkan. Biger menjelaskan keuntungannya: “Permasalahan banyak orang kan bilang, butuh besok tapi perbankan pasti lama nih prosesnya, ya udah, stand by loan aja. Nah, di situlah makanya perlu dikenal secara entitas. Jadi, bukan per projek,”
OJK juga menekankan peran pengawasan dan perlindungan konsumen dalam pembiayaan formal ekonomi kreatif. Ketika pelaku usaha mengakses pendanaan melalui lembaga jasa keuangan yang diawasi, OJK siap hadir untuk menyelesaikan sengketa dan memastikan mekanisme perlindungan berjalan dengan baik.
Mengingat dampak ekonomi luas industri perfilman terhadap sektor pendukung lainnya, OJK menegaskan komitmen berkolaborasi dengan Badan Perfilman Indonesia dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi keuangan dan mempertemukan kebutuhan industri dengan produk pembiayaan yang ada. Langkah ini dianggap penting untuk membuka peluang pendanaan yang lebih luas bagi pertumbuhan industri kreatif nasional.
Sumber: Antara News




