
Pemerintah Kabupaten Malinau sedang mempersiapkan penetapan upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) untuk tahun 2027. Wakil Bupati Jakaria menyatakan bahwa kenaikan upah harus dirancang dengan hati-hati, agar pekerja sejahtera namun pengusaha juga tidak terbebani.
“Kita berharap UMK dan UMSK Malinau dapat mengalami kenaikan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kondisi inflasi serta kemampuan dunia usaha,” ujar Jakaria saat membuka rapat pleno penetapan upah minimum di kantor bupati, Jumat lalu.
Jakaria mengusulkan kenaikan berkisar 5 persen untuk tahun depan. Besaran ini dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan laju inflasi yang terus berlangsung. Ia menjelaskan bahwa harga kebutuhan pokok terus meningkat, sehingga pekerja memerlukan peningkatan pendapatan untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Meski demikian, Wabup Jakaria juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di Malinau. Kenaikan upah yang terlalu drastis bisa mengusik masuknya investor baru atau mendorong perusahaan ada yang tutup. “Kita tekankan, kebijakan ini tidak memberatkan pekerja dan tidak juga memberatkan investor,” katanya.
Pemerintah Kabupaten mengharapkan pengusaha dan organisasi pengusaha lokal dapat memahami kondisi ini, sehingga kebijakan akhir dapat diterima oleh semua pihak. Penetapan UMK Malinau 2027 didasarkan pada standar upah minimum provinsi Kalimantan Utara yang baru saja ditetapkan pemerintah provinsi pada Kamis lalu.
Proses penetapan upah minimum menjadi momentum penting bagi Malinau untuk menyeimbangkan kepentingan buruh dan dunia usaha. Keputusan yang tepat diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di daerah tersebut.
Sumber: Antara News




