Sedimen Banjir Padang Berpotensi Jadi Sumber Pendapatan Daerah

Sedimen Banjir Padang Berpotensi Jadi Sumber Pendapatan Daerah

Ribuan ton material sedimen yang terangkut banjir di Kota Padang tidak harus berakhir di tempat pembuangan sampah. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengusulkan agar material tersebut dikaji untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang, selama memenuhi standar teknis, lingkungan, dan hukum yang berlaku.

Usulan ini disampaikan saat Andre meninjau lokasi penanganan pascabanjir di Muaro Panjalinan, Kecamatan Koto Tangah, bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang. Skala material yang dihadapi sangat besar: sekitar 700 ribu meter kubik sedimen telah dikeruk dari Batang Kuranji, dan banjir besar pada 10 Oktober 2026 membawa masuk lagi 500 ribu meter kubik sedimen tambahan.

“Saya sudah meminta agar BWS berkoordinasi dengan Pemko Padang untuk mengkaji apakah material akibat banjir tersebut bisa dimanfaatkan dan memberikan tambahan PAD bagi Kota Padang,” kata Andre. Ia menekankan bahwa pemanfaatan material harus melalui proses kajian menyeluruh, bukan langsung diperjualbelikan tanpa pertimbangan matang.

Andre mengingatkan bahwa sebelum ada keputusan pemanfaatan, pemerintah perlu memverifikasi status material, kelayakan penggunaan, dampak lingkungan, dan mekanisme pengelolaan sesuai aturan yang ada. “Jangan sampai material yang sebenarnya berpotensi dimanfaatkan hanya menjadi beban pembuangan,” ujarnya.

Kepala BWS Sumatera V, Reski Wahyudi, menjelaskan tantangan teknis penanganan sedimen di sungai Padang. Ketika banjir terjadi, material dari hulu kembali terbawa ke hilir, sehingga penanganan tidak cukup sekadar mengeruk. Pemerintah menyiapkan 41 lokasi penampungan untuk menekan biaya transportasi material.

Penanganan sungai di Padang mencakup program jangka panjang berupa pembangunan bendungan, cek dam, tanggul, dan bangunan pengendali sedimen. Alokasi dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sumber daya air di Kota Padang mencapai sekitar Rp782 miliar, bagian dari total Rp4,3 triliun untuk seluruh Sumatera Barat.

Andre mengakui bahwa penanganan banjir tetap menjadi prioritas utama, namun peluang memanfaatkan sedimen sebagai aset ekonomi patut dieksplorasi secara paralel. Koordinasi antara BWS Sumatera V dan Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat segera menindaklanjuti kajian ini tanpa mengorbankan program penanganan bencana yang sedang berlangsung.

Sumber: Detik.com

Baca Juga

Scroll to Top