Rancangan insentif untuk mobil hybrid masih dalam tahap pematangan di tingkat pemerintah. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menjelaskan bahwa pembahasan melibatkan berbagai kementerian karena kebijakan ini menyentuh tidak hanya industri otomotif, tetapi juga sektor energi, keuangan, dan ekonomi keseluruhan.
Sarmuji menekankan bahwa perspektif satu kementerian saja tidak cukup untuk merancang skema insentif yang efektif. “Enggak bisa perspektif Kementerian Perindustrian saja,” katanya, menggarisbawahi pentingnya keterlibatan Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Setiap institusi membawa pertimbangan unik ke meja perundingan. Pemerintah berusaha mengakomodasi semua sudut pandang tersebut agar kebijakan akhir dapat secara bersamaan mendorong perkembangan industri otomotif nasional, menjaga kesehatan fiskal negara, dan mengejar target transisi energi.
Kementerian Perindustrian juga membuka dialog dengan para pelaku industri untuk menggali masukan lebih jauh. Salah satu rencana komunikasi ialah audiensi dengan Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) untuk mendengar aspirasi langsung dari pemain industri. “Oh iya, beliau (Ketua Umum Periklindo Moeldoko) mengajukan audiensi, insyaallah akan kita terima audiensinya,” ujar Sarmuji.
Insentif yang sedang dipertimbangkan difokuskan pada dua jenis kendaraan: plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) dan range-extended electric vehicle (REEV)—kendaraan yang menggabungkan mesin bensin dengan baterai listrik. Berbeda dengan kendaraan listrik murni (BEV) yang sudah memiliki skema insentif, kedua jenis ini masih membutuhkan rumusan insentif yang jelas.
Pemerintah melihat potensi signifikan dalam mendorong adopsi kedua jenis kendaraan tersebut, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak bersubsidi seperti Pertalite. Skema insentif yang diusulkan mencakup dua jalur: insentif fiskal (pajak atau keringanan finansial) dan insentif nonfiskal seperti pembebasan aturan ganjil genap, tempat parkir khusus, dan akses ke stasiun pengisian daya listrik.
Dengan berbagai pertimbangan yang masih diselaraskan antarsektor, momentum kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong transisi otomotif yang inklusif dan berkelanjutan bagi industri lokal.
Sumber: Antara News
Baca Juga
Kemendagri Siapkan Dua Strategi: Kontrol Harga Gula dan Subsidi Tiket Pesawat Nataru
PT Kino Indonesia Bagikan Dividen Interim Rp 52 per Saham, Ini Jadwalnya
Solo Siap Keluarkan Larangan Jual Pertalite Eceran untuk Hentikan Praktik Penyalahgunaan
