Polri telah menetapkan 20 perusahaan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di antara 20 perusahaan tersebut, empat adalah perusahaan investasi asing, sementara 16 sisanya adalah perusahaan dalam negeri. Penetapan status tersangka ini berasal dari 104 laporan polisi yang ditangani oleh Polri terkait kasus karhutla yang melibatkan korporasi.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menerapkan hukuman sesetimpal tanpa memandang siapa pemilik perusahaan. Dia mengatakan bahwa transparansi dan penuntasan kasus hingga ke pelaksanaan putusan sangat penting agar masyarakat percaya pada sistem hukum. “Kami mendukung langkah Polri. Bagi siapa pun yang terbukti bersalah, hukum seberat-beratnya sesuai ketentuan yang berlaku. Siapa pun pemiliknya, hukum harus berlaku sama. Masyarakat berhak melihat perkara ini dituntaskan sampai putusan dan pelaksanaannya,” ujar Kholid.
Menurut Kholid, penyidikan harus menelusuri seluruh rantai pengambilan keputusan di dalam perusahaan, termasuk siapa yang memberi perintah, mengendalikan operasional, dan siapa pemilik manfaatnya. Langkah ini bertujuan memastikan setiap individu yang bertanggung jawab menghadapi konsekuensi hukum tanpa terkecuali.
Kholid juga menekankan bahwa keuntungan yang didapat dari tindak pidana harus disita negara, dan perusahaan wajib menanggung biaya pemulihan lahan yang rusak. Dia berpendapat ancaman hukuman hanya efektif jika diikuti dengan kepastian penindakan yang konsisten, sehingga pelanggar lingkungan tidak lagi menganggap pelanggaran sebagai hal menguntungkan.
Lebih lanjut, Kholid meminta pemerintah menjelaskan tindak lanjut rekomendasi Polri untuk mencabut izin 23 perusahaan tersangka. Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan instansi pemberi izin harus berkoordinasi sesuai kewenangannya untuk memberikan keputusan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kholid menegaskan bahwa beban kerusakan lingkungan dari pelanggaran tidak boleh dibebankan kepada rakyat atau anggaran negara. Negara harus memastikan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kewajiban mereka sepenuhnya, dari pembayaran ganti rugi hingga pemulihan lahan yang rusak.
Sumber: Detik.com
Baca Juga
Kemendagri Siapkan Dua Strategi: Kontrol Harga Gula dan Subsidi Tiket Pesawat Nataru
PT Kino Indonesia Bagikan Dividen Interim Rp 52 per Saham, Ini Jadwalnya
Solo Siap Keluarkan Larangan Jual Pertalite Eceran untuk Hentikan Praktik Penyalahgunaan
