Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur menolak rencana pemindahan badak pari Kalimantan dari habitatnya di hutan Mahakam Ulu. Organisasi ini berpendapat bahwa translokasi—atau pemindahan satwa—tidak akan menyelesaikan masalah pelestarian spesies yang terancam punah ini.
Mustari Sihombing, koordinator Jatam Kaltim, mengatakan pemerintah tidak pernah menjelaskan apa sebenarnya ancaman yang dihadapi badak pari di alam liar, siapa atau kegiatan apa penyebabnya, dan mengapa pilihan perlindungan habitat langsung tidak dipertimbangkan lebih dulu. “Hingga hari ini kami tidak mendapat penjelasan mengenai persoalan mendasar tentang apa sesungguhnya bentuk gangguan dan ancaman yang dihadapi badak Pari di habitat alaminya, siapa atau kegiatan apa yang menyebabkan ancaman tersebut, mengapa ancaman itu tidak terlebih dahulu dihentikan, serta atas dasar kajian apa pemindahan satwa dianggap sebagai pilihan yang paling tepat dibandingkan perlindungan habitat secara langsung,” ujarnya.
Pada Juni 2026, Kementerian Kehutanan mengundang Jatam Kaltim untuk ikut serta dalam tim ahli translokasi badak. Namun organisasi ini mengirimkan surat penolakan tertanggal 29 Oktober 2026 kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, menegaskan posisi Jatam Kaltim menentang rencana pemindahan tersebut.
Data Jatam Kaltim dari 2024 menunjukkan seberapa besar tekanan terhadap habitat badak pari. Di lima kampung di Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, sebanyak 208.682 hektare dari total 341.842 hektare (61,05 persen) telah dialokasikan untuk konsesi pertambangan batubara, perizinan hutan, dan lahan perkebunan. Kampung Danum Paroy mempunyai beban izin terbesar—105.883 hektare atau 62,65 persen wilayahnya—sementara Kampung Nyaribungan mencatat 67,66 persen dari luas wilayahnya terkena perizinan.
Mustari menilai istilah “penyelamatan” dan “translokasi” terlalu menyederhanakan masalah lingkungan yang sebenarnya jauh lebih rumit. Menurutnya, pemerintah seharusnya menetapkan seluruh bentang alam yang menjadi habitat dan koridor badak pari—dari Sungai Pari hingga Sungai Jerumai dan wilayah terhubung lainnya—sebagai kawasan perlindungan ekologis tetap, tanpa boleh dieksploitasi.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim sebelumnya menerangkan bahwa translokasi bertujuan menyelamatkan spesies dari kepunahan. Saat ini hanya dua ekor badak pari yang tersisa di Mahakam Ulu, keduanya betina. Satu individu bernama Pahu telah ditranslokasi ke Suaka Badak Kelian di Kabupaten Kutai Barat, sementara Pari masih hidup di alam liar. Simulasi pemindahan Pari sudah dilakukan BKSDA bersama mitra pada Mei 2026.
Perdebatan ini menunjukkan perbedaan pandangan mendasar antara pelestarian berbasis habitat versus pemindahan satwa. Jatam Kaltim menekankan bahwa tanpa menghentikan penyebab utama ancaman—dalam hal ini ekspansi tambang dan perizinan di habitat asli—translokasi hanya bersifat simptomatis dan tidak membawa solusi jangka panjang bagi kelestarian badak pari.
Sumber: Antara News
Baca Juga
Kemendagri Siapkan Dua Strategi: Kontrol Harga Gula dan Subsidi Tiket Pesawat Nataru
PT Kino Indonesia Bagikan Dividen Interim Rp 52 per Saham, Ini Jadwalnya
Solo Siap Keluarkan Larangan Jual Pertalite Eceran untuk Hentikan Praktik Penyalahgunaan
