Ombudsman RI meluncurkan strategi baru untuk membuat pengawasan layanan pemerintah lebih transparan dan melibatkan masyarakat luas. Langkah ini dianggap kunci untuk memastikan pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
Menurut Partono, anggota Ombudsman RI, “Informasi publik yang terbuka dan inklusif adalah kunci utama dalam mendorong pengawasan pelayanan publik yang aktif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.” Pernyataan ini disampaikan saat acara uji publik di Jakarta pada Rabu.
Sepanjang tahun 2026, Ombudsman RI telah menangani 142 permohonan informasi dari masyarakat dengan waktu penyelesaian rata-rata di bawah 10 hari kerja. Angka ini menunjukkan komitmen lembaga dalam merespons permintaan data publik dengan cepat.
Inovasi utama yang diluncurkan adalah Dashboard Penanganan Laporan Masyarakat (data.ombudsman.go.id). Platform digital ini menyediakan visualisasi data interaktif berisi tren laporan, konsultasi, opini, dan fitur penelusuran laporan berdasarkan nomor agenda secara langsung.
Fitur dashboard dirancang agar akademisi, media, instansi pemerintah, dan masyarakat umum dapat mengakses data pengawasan dengan mudah untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik. Dengan cara ini, transparansi informasi tidak lagi menjadi hambatan dalam mengawasi pemerintah.
Penilaian keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat tahun ini mencakup 385 badan publik, mulai dari 48 kementerian, 61 BUMN, hingga 149 perguruan tinggi negeri. Evaluasi tahunan ini mengukur seberapa patuh lembaga pemerintah terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik yang berlaku sejak 2008.
Sumber: Antara News
