Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah dan lembaga legislatif untuk segera membentuk undang-undang khusus yang mengatur praktik penyadapan secara menyeluruh. Dorongan ini muncul mengingat belum adanya peraturan komprehensif mengenai hal tersebut, padahal penyadapan memiliki potensi disalahgunakan untuk kepentingan selain penegakan hukum.
“Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” ungkap TB Hasanuddin pada Jumat (13/11/2026).
Usulan pembentukan undang-undang penyadapan ini didorong oleh kasus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam kasus tersebut, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri, dua irjen dari Bareskrim, dan mantan kepala divisi teknologi informasi Polri.
Menurut TB Hasanuddin, undang-undang khusus ini harus mengatur mekanisme kewenangan penyadapan secara detail dan jelas. Ia menekankan bahwa kewenangan yang dimiliki lembaga seperti Polri, TNI, BIN, KPK, BNPT, dan Kejaksaan Agung harus disertai pembatasan tegas serta mekanisme pengawasan yang transparan.
Adapun cakupan regulasi yang diusulkan meliputi penetapan kewenangan tiap lembaga, prosedur perizinan, batas waktu operasional, mekanisme pengawasan, tata kelola hasil sadapan, dan pemberian sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan wewenang. “Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas TB Hasanuddin.
Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, diharapkan praktik penyadapan dapat dijalankan sesuai prosedur dan tetap menghormati hak privasi warga negara, sekaligus mencegah penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Sumber: Detik.com
