Pemerintah Kota Pontianak mengambil langkah konkret untuk memperluas jangkauan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dengan menyalurkan bantuan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi. Sepatu tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan bekerja sama dengan pemerintah setempat.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi terbatas. “Penyerahan bantuan ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan siswa, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.
Selain penyerahan bantuan, pemerintah juga melakukan penanaman pohon buah-buahan di lingkungan sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman. Penghijauan ini bertujuan membuat area sekolah lebih asri dan menyediakan sumber produksi buah yang dapat bermanfaat bagi komunitas sekolah dalam jangka panjang.
Pemkot merencanakan pengadaan videotron indoor di Sekolah Rakyat untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif. Fasilitas ini akan memungkinkan materi pembelajaran dan kegiatan sekolah ditampilkan secara langsung kepada siswa.
Data terbaru menunjukkan angka putus sekolah di Pontianak mengalami penurunan signifikan, namun pemerintah tetap melanjutkan verifikasi lapangan untuk memastikan semua anak mendapat kesempatan belajar. “Angka putus sekolah di Kota Pontianak sudah sangat berkurang. Kita akan terus melakukan turun ke lapangan untuk mengecek langsung anak-anak yang putus sekolah,” ungkapnya.
Wali Kota menekankan bahwa kota Pontianak memiliki kebijakan pendidikan wajib selama 13 tahun, dan tidak ada alasan finansial maupun fasilitas yang boleh menghalangi anak untuk bersekolah. “Jangan sampai ada anak yang tidak bersekolah karena tidak tersedia sekolah, ruang belajar, ataupun karena tidak ada biaya,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1, 2, dan 3—merupakan 30 persen penduduk dengan penghasilan terendah. Pendaftaran dilakukan melalui tim Kementerian Sosial dan kepala sekolah dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
Kehadiran Sekolah Rakyat dinilai memiliki peran strategis dalam menutup kesenjangan akses pendidikan di Pontianak, menjadi jembatan bagi kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan ekonomi dalam menyelenggarakan pendidikan anak-anak mereka.
Sumber: Antara News
