Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Bogor pada Jumat (13/11) untuk mengevaluasi kondisi ekonomi makro Indonesia dan memberikan arahan penguatan ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah menteri melaporkan sejumlah indikator positif yang menunjukkan stabilitas ekonomi nasional.
Laporan para menteri mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen, inflasi mencapai 3,3 persen, cadangan devisa 146 miliar dolar AS (cukup untuk 5,3 bulan), kepercayaan konsumen di atas 118, dan indeks aktivitas manufaktur (PMI) sebesar 54. Angka-angka ini menjadi gambaran awal diskusi ekonomi yang lebih mendalam.
Fokus utama rapat adalah mengatasi volatilitas harga pangan yang terus memberikan tekanan pada inflasi keseluruhan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Presiden memberikan instruksi agar fluktuasi harga pangan tetap terkendali, namun petani tetap mendapat manfaat dari naiknya nilai tukar komoditas pertanian.
“Arahan Bapak Presiden, karena ini masih dalam range, ya kita jaga saja, tetapi petani biarkan menikmati nilai tukar yang sampai 133,” ujar Airlangga setelah rapat berakhir. Pernyataan ini menunjukkan upaya pemerintah menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen pertanian.
Prabowo juga memerintahkan timnya untuk mengkaji ulang efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan listrik guna menekan biaya produksi. Selain itu, presiden menginginkan percepatan program-program yang memperkuat pasokan dalam negeri, termasuk pakan ternak dan pengembangan peternakan ayam.
Mengenai program pabrik feedmeal milik BUMN, Airlangga menyampaikan: “BUMN diminta untuk menjelaskan kapan program pabrik feedmeal-nya itu bisa berproduksi, dan juga peternakan ayam, dan yang lain, yang tadi disampaikan, diperkirakan itu di tahun depan. Beliau minta agar ini bisa dipercepat.” Target percepatan ini menjadi prioritas untuk menambah ketersediaan produk lokal.
Rapat melibatkan koordinator ekonomi, menteri-menteri lini, hingga pimpinan badan pengawas dan otoritas keuangan nasional. Kehadiran lintas kementerian menunjukkan bahwa strategi pengendalian inflasi pangan merupakan tantangan ekonomi makro yang memerlukan kolaborasi antar institusi pemerintah.
Sumber: Antara News
