KPAI: Pesantren Perlu Sistem Perlindungan Anak Sejak Awal, Bukan Sekadar Tanggapan Darurat

KPAI: Pesantren Perlu Sistem Perlindungan Anak Sejak Awal, Bukan Sekadar Tanggapan Darurat

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan pentingnya penerapan sistem perlindungan anak di pesantren sejak awal, terutama mengikuti kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santri di Jakarta Selatan yang melibatkan pimpinan pesantren. Sistem ini dikenal sebagai Himayatu Tholabah, model yang menempatkan keselamatan anak sebagai bagian integral dari cara mengelola pesantren, bukan hanya solusi setelah masalah terjadi.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan, “Model ini menempatkan perlindungan anak sebagai sistem yang melekat pada tata kelola pesantren, bukan sekadar respons setelah terjadi kekerasan.” Sistem Himayatu Tholabah dibangun atas empat fondasi: kebijakan perlindungan yang jelas, tenaga kerja yang terlatih tentang keselamatan anak, jalur pelaporan dan penanganan kasus yang terstruktur, serta akuntabilitas melalui pencatatan dan evaluasi berkelanjutan.

Saluran pengaduan memainkan peran krusial dalam sistem ini. Harus ada lebih dari satu jalur pelaporan yang mudah ditemukan dan diakses santri, menjaga privasi pelapor, menerima laporan tanpa nama, dan bebas dari ancaman balasan. “Harus ada mekanisme pengaduan alternatif di luar struktur internal pesantren, termasuk ketika yang diadukan adalah pimpinan tertinggi lembaga. Ukurannya bukan sekadar adanya aturan, tetapi apakah anak benar-benar dapat menggunakannya untuk menyelamatkan dirinya,” ujar Jasra Putra.

KPAI melihat kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya kesalahan individual, melainkan kegagalan sistem pengasuhan dan pengawasan secara menyeluruh. Lingkungan pesantren berasrama 24 jam menciptakan hubungan kuasa yang tidak seimbang: santri sangat bergantung pada pengasuh dan sering merasa takut untuk menolak atau melaporkan, apalagi jika tersangka adalah figur berwibawa yang mengendalikan seluruh kehidupan mereka.

Pihak penegak hukum diminta menangani kasus dengan profesional dan bersahabat bagi anak, menggali kemungkinan ada korban lain, menjaga kerahasiaan identitas, dan memastikan kontinuitas pendidikan serta pemulihan psikis semua santri yang terpengaruh. Kasus yang sedang diselidiki melibatkan pimpinan pesantren berinisial MF, dengan dugaan kekerasan berlangsung dari 2022 hingga 2026 di lingkungan pesantren tersebut.

Sumber: Antara News

Baca Juga

Scroll to Top