Meski pemerintah menyimpan beras dalam jumlah besar, harga beras di pasaran masih terus tinggi dan sulit terjangkau oleh masyarakat. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengidentifikasi empat penyebab utama mengapa cadangan beras yang banyak tidak berdampak pada penurunan harga.
Pertama, beras pemerintah terpusat di gudang-gudang resmi sehingga tidak langsung masuk ke pasar umum tempat masyarakat berbelanja. Akibatnya, kelangkaan beras di tingkat pedagang dan penggilingan terus terjadi, mendorong harga naik meski stok nasional sesungguhnya cukup banyak.
Penyerapan gabah (beras yang belum digiling) dalam skala besar oleh Bulog saat musim panen membuat stok gabah di penggilingan swasta menjadi sangat terbatas. “Jadi ketika panen menyusut karena El Nino, penggilingan saling berebut gabah yang terbatas sehingga harga gabah naik dan harga beras di pasar juga ikut naik,” menjelaskan Afaqa Hudaya, peneliti bidang pangan di Indef.
Kedua, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pemerintah masih sangat kecil jangkauannya. Pada Oktober 2026, program ini hanya menyalurkan 123 ribu ton beras atau kurang dari lima persen kebutuhan konsumsi nasional sebulan, sehingga dampak pengendalian harga menjadi minimal.
Ketiga, terjadi kebocoran dalam distribusi berupa pengemasan ulang beras program menjadi beras premium untuk dijual dengan harga lebih tinggi. Praktik ini mengakibatkan sebagian beras bantuan tidak sampai ke tangan konsumen dengan harga yang semestinya berlaku.
Keempat, beras yang disimpan terlalu lama mengalami penurunan kualitas sehingga kurang diinginkan pembeli, mengurangi efektivitas upaya menekan harga melalui operasi pasar. Pada Oktober 2026, harga rata-rata beras medium mencapai Rp14.677 per kilogram, melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
Indef merekomendasikan pemerintah meningkatkan volume SPHP secara bertahap terutama ke daerah dengan inflasi pangan tinggi, serta menguatkan pengawasan distribusi dan memberikan hukuman bagi pelaku pengemasan ulang ilegal. Ukuran kesuksesan ketahanan pangan seharusnya bukan semata jumlah stok di gudang, tetapi kemampuan masyarakat untuk membeli beras dengan harga terjangkau.
Sumber: Antara News
Baca Juga
Kemendagri Siapkan Dua Strategi: Kontrol Harga Gula dan Subsidi Tiket Pesawat Nataru
PT Kino Indonesia Bagikan Dividen Interim Rp 52 per Saham, Ini Jadwalnya
Solo Siap Keluarkan Larangan Jual Pertalite Eceran untuk Hentikan Praktik Penyalahgunaan
