Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menginstruksikan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk menganalisis seluruh dampak hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997. Langkah ini diambil untuk memastikan pemerintah memahami sepenuhnya konsekuensi yang akan timbul dari keputusan tersebut.
Mahkamah Konstitusi telah menetapkan batas waktu dua tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan. Jika dalam periode tersebut tidak ada revisi, UU Peradilan Militer akan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kehilangan kekuatan hukum yang mengikat.
Supratman menekankan komitmen pemerintah untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. “Yang pasti, putusan MK pasti pemerintah akan hormati,” ungkapnya di Jakarta pada hari Senin. Ia menjelaskan bahwa proses pembahasan dampak putusan ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.
Menurut Supratman, langkah pertama yang sedang dilakukan adalah meminta Ditjen PP menyusun analisis komprehensif mengenai apa saja konsekuensi hukum dari amar dan pertimbangan keputusan Mahkamah. “Sementara saya minta Dirjen PP untuk menyusun terkait dengan apa konsekuensi dari putusan tersebut,” katanya.
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa revisi UU Peradilan Militer harus mencakup definisi yang jelas tentang yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum terkait tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI. Selain itu, perubahan juga harus mengatur penyatuan peradilan militer dalam satu struktur organisasi yang utuh, serta penyesuaian prosedur hukum acara yang diperlukan.
Supratman menekankan pentingnya membaca keputusan Mahkamah Konstitusi secara menyeluruh, baik dari bagian pertimbangan maupun amar, sebelum pemerintah menentukan kebijakan lanjutan. Dengan pemahaman utuh tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang tepat untuk merespons putusan tersebut.
Sumber: Antara News
Baca Juga
Kemendagri Siapkan Dua Strategi: Kontrol Harga Gula dan Subsidi Tiket Pesawat Nataru
PT Kino Indonesia Bagikan Dividen Interim Rp 52 per Saham, Ini Jadwalnya
Solo Siap Keluarkan Larangan Jual Pertalite Eceran untuk Hentikan Praktik Penyalahgunaan
