Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan dugaan suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan. Kali ini, mereka memanggil enam orang saksi untuk diperiksa, dengan fokus pada proyek-proyek di Jawa Barat dan Sumatera Selatan.
Empat dari keenam saksi itu akan diperiksa di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat. Kelompok ini meliputi pejabat yang bertanggung jawab mengawasi proyek jalur Bogor—Sukabumi dan Kiaracondong—Cicalengka, serta pimpinan dua perusahaan swasta yang diduga terlibat dalam transaksi mencurigakan.
Sementara itu, dua saksi lainnya akan diinterogasi di kantor pusat KPK di Jakarta. Mereka adalah pimpinan dari dua perusahaan lain yang turut diduga berperan dalam kasus suap proyek kereta api di Sumatera Selatan.
Sebagai konteks, KPK telah menangkap 22 orang tersangka sejak melakukan operasi tangkap tangan pada April 2023. Tersangka tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat struktural Kementerian Perhubungan, direktur perusahaan konstruksi, hingga anggota Komisi V DPR RI. “KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi atas nama YA selaku Direktur Utama PT Bina Sarana Dirgantara, dan BAM selaku Dirut PT Ragam Usaha Prima Mandiri,” jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Hingga awal 2026, KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka, yakni PT Istana Putra Agung dan PT KA Properti Manajemen. Pengembangan kasus ini menunjukkan upaya sistematis KPK untuk mengungkap jaringan korupsi yang diduga melibatkan multiple pihak dalam proyek infrastruktur kereta api.
Sumber: Antara News
Baca Juga
Kemendagri Siapkan Dua Strategi: Kontrol Harga Gula dan Subsidi Tiket Pesawat Nataru
PT Kino Indonesia Bagikan Dividen Interim Rp 52 per Saham, Ini Jadwalnya
Solo Siap Keluarkan Larangan Jual Pertalite Eceran untuk Hentikan Praktik Penyalahgunaan
