Sahroni Ingatkan: Sita Aset Pejabat Harus Ada Bukti Kuat, Bukan Sekadar Asumsi

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memperingatkan bahwa pemerintah tidak boleh sembarangan merampas aset milik pejabat publik yang diduga menyembunyikan kekayaan dalam laporan harta kekayaan mereka. Menurutnya, setiap sita aset harus didukung pembuktian solid dan dasar hukum yang jelas, bukan sekadar dugaan.

Kekhawatiran Sahroni muncul setelah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan agar harta pejabat yang tidak dilaporkan atau nilainya berbeda jauh dari LHKPN (laporan kekayaan) bisa langsung dirampas negara berdasarkan Undang-Undang Perampasan Aset yang sedang dibahas.

Sahroni menjelaskan bahwa sita aset tanpa alasan transparan membuka celah pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan. “Melanggar HAM kalau menarik aset tanpa sebab yang jelas. Tetap harus melalui pembuktian atas suatu perbuatan dan landasan hukum yang jelas untuk merampas aset seseorang. Agar tidak ada praktik abuse of power,” kata Sahroni pada Selasa (27/10/2026).

Meski mengkritik usulan KPK, Sahroni tetap mengakui perlunya memperjelas aturan pelaporan harta kekayaan dan menentukan sanksi tegas bagi pejabat yang tidak transparan. Hal ini dirasa perlu agar ada kepastian hukum yang jelas tentang kewajiban setiap pejabat publik melaporkan hartanya.

Anggota DPR itu juga mendesak KPK memastikan seluruh pejabat publik rutin memperbarui laporan kekayaan mereka. “KPK harus pastikan seluruh pejabat publik meng-update LHKPN-nya, dan harus dipastikan transparan. Karena ini sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban jabatan,” ujarnya.

Dalam merespons rancangan undang-undang tentang perampasan aset, Sahroni menekankan bahwa pemerintah harus tetap menjalankan asas praduga tidak bersalah alias presumption of innocence. Proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan harus menjadi tahap krusial sebelum aset seseorang disita, guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan pemberantasan korupsi tetap sesuai nilai-nilai hak asasi manusia.

Sumber: Liputan6

Baca Juga

Kemendagri Siapkan Dua Strategi: Kontrol Harga Gula dan Subsidi Tiket Pesawat Nataru

PT Kino Indonesia Bagikan Dividen Interim Rp 52 per Saham, Ini Jadwalnya

Solo Siap Keluarkan Larangan Jual Pertalite Eceran untuk Hentikan Praktik Penyalahgunaan

Cuti Bersama Tak Lagi Kurangi Jatah Cuti Tahunan, Pekerja Lebih Fleksibel Atur Liburan