Sepeda motor bukan sekadar alat transportasi di Denpasar—kendaraan roda dua sudah menjadi bagian integral dari kehidupan warganya. Data terbaru menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di kota itu memiliki motor, menempatkan Denpasar sebagai kota dengan tingkat kepemilikan tertinggi di Indonesia.
Menurut data 2025 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 97,37% rumah tangga di Denpasar memiliki sepeda motor. Angka tersebut berarti dari setiap 100 rumah tangga, sekitar 97 atau 98 di antaranya memiliki kendaraan roda dua. Posisi kedua diraih Pangkalpinang dengan 96,60%, disusul Bontang dengan 95,98%.
Persentase Denpasar jauh melampaui rata-rata nasional Indonesia. Data yang sama mencatat bahwa tingkat kepemilikan motor di seluruh Indonesia hanya mencapai 84%, sehingga Denpasar unggul sebesar 13,37 poin persentase dibanding angka nasional tersebut.
Tingginya kepemilikan motor di Denpasar tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Motor digunakan untuk beragam aktivitas, mulai dari rutinitas pekerjaan hingga mengunjungi lokasi-lokasi wisata. Bagi pengunjung Bali, motor juga menjadi pilihan populer untuk menjelajahi pulau dengan lebih fleksibel dan menyesuaikan rute perjalanan sesuai keinginan.
Meski angka 97,37% terkesan dramatis, perlu dipahami bahwa data ini menggambarkan persentase rumah tangga yang memiliki motor, bukan jumlah unit motor per rumah tangga atau frekuensi penggunaan. Data tersebut juga tidak menjelaskan jarak tempuh, tujuan perjalanan, atau kondisi transportasi umum di kota itu.
Kesimpulannya, angka kepemilikan motor Denpasar lebih tepat dipandang sebagai refleksi dari betapa dekatnya sepeda motor dengan rutinitas dan mobilitas masyarakat setempat, baik sebagai warga lokal maupun bagi para pengunjung yang datang ke pulau tropis itu.
Sumber: Detik Travel
Baca Juga
Kemendagri Siapkan Dua Strategi: Kontrol Harga Gula dan Subsidi Tiket Pesawat Nataru
PT Kino Indonesia Bagikan Dividen Interim Rp 52 per Saham, Ini Jadwalnya
Solo Siap Keluarkan Larangan Jual Pertalite Eceran untuk Hentikan Praktik Penyalahgunaan
