Komisi III DPR akan mengadakan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis pukul 08.30 WIB untuk membahas penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Pertemuan ini bagian dari upaya lembaga legislatif memantau proses penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III akan menanyakan langkah-langkah konkret yang diambil Kapolri dalam mengusut kasus penyadapan ilegal. Selain itu, anggota komisi juga ingin mendapat penjelasan tentang tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan dan dikendalikan oleh para tersangka dalam perkara ini.
Kasus penyadapan baru terungkap setelah seorang petugas polisi membuat laporan pada 30 Oktober 2026 setelah mengetahui dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan. Berdasarkan penyelidikan Bareskrim Polri, penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026 dengan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi yang seharusnya.
Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Menurut Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, penyadapan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum sebagaimana mestinya.
Investigasi menunjukkan Presiden Prabowo bukan satu-satunya yang menjadi korban penyadapan ilegal ini, melainkan juga sejumlah tokoh politik lainnya. Rapat DPR dengan Kapolri diharapkan dapat mengklarifikasi status penanganan kasus dan langkah selanjutnya dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Sumber: Detik.com
