:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9394387/original/089510300_1794302608-Screenshot_20261110_161212_YouTube.jpg)
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan empat mata yang berlangsung Selasa, 10 November 2026. Pertemuan tersebut jatuh pada Hari Pahlawan dan berdurasi kurang lebih 2,5 jam di Istana Negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan peristiwa tersebut dalam konferensi pers. Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan Gibran untuk mundur berkaitan dengan perkembangan berbagai putusan hukum yang sedang dihadapi. “Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri,” ujar Prasetyo.
Selepas pertemuan, Gibran tetap mendampingi Prabowo dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 di Istana Negara pada sore hari. Kedua pimpinan negara tersebut terlihat berjalan bersamaan memasuki gedung untuk prosesi yang dimulai pukul 16.00 WIB.
Dalam kesempatan bertemu wartawan usai upacara, Gibran mengungkapkan sejumlah saran dari Prabowo. Salah satu masukan ialah agar Gibran terus berjuang membuktikan keabsahan ijazah sekolahnya melalui jalur hukum dengan menghadirkan dokumen pendidikan lengkap dari tingkat SD hingga perguruan tinggi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” kata Gibran.
Gibran juga menyampaikan bahwa Prabowo merekomendasikan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mempersiapkan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Saran ini diberikan mengingat beberapa keputusan pengadilan yang mempengaruhi status pendidikan wakil presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi langkah hukum yang direncanakan Gibran dengan perspektif berbeda. Yusril menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait ijazah Gibran sudah bersifat final dan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum. “Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat ‘final and binding’, tidak ada upaya hukum lagi,” terang Yusril.
Yusril menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri setingkat SMA. Sementara Mahkamah Agung telah membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran dan memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat tersebut.
Menurut Yusril, gugatan di PTUN kemungkinan akan terhenti karena objek sengketa sama dengan yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung dan akan dieksekusi oleh kementerian. Dengan demikian, tidak akan ada lagi objek yang dapat disengketakan di pengadilan administrasi.
Perpecahan pandangan antara arahan Prabowo dan analisis hukum Yusril menunjukkan kompleksitas masalah ijazah Gibran yang telah memasuki ranah hukum tingkat tertinggi. Pemerintah kini menunggu dinamika di DPR berkaitan dengan proses hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan Gibran di tengah langkah-langkah hukum yang sedang berlangsung.
Sumber: Liputan6
